Ancaman Komersialisasi Pendidikan dalam UU Cipta Kerja

Oleh : M. Azzam Alghozali  (Ketua Umum PW PII Yogyakarta Besar)


Keresahan dan kumpulan massa di beberapa titik menjadi bentuk aspirasi yang di perlu diperhatikan usai disahkan nya UU Cipta Kerja oleh DPR. Pada tanggal 25 September lalu, setelah beredar informasi usai dicabutnya klaster pendidikan dalam pembahasan UU Cipta kerja memberi angin segar bagi pengiat aktivis maupun akademik pada sektor pendidikan. Namun kenyataannya klaster pendidikan masih masuk dalam UU Cipta Kerja. Keberadaan Klaster pendidikan pada Undang-undang Cipta Kerja memberikan celah untuk mereduksi pendidikan sebagai aktivitas industri, hal tersebut mengakibatkan munculnya potensi pendidikan menjadi alat komersialisasi.

Pasal 65 pada paragraf 12  tentang pendidikan dan kebudayaan menyebutkan, “Pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan Berusaha” sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.  Mengacu pada pasal 1 ayat 4 , yang dimaksud  “perizinan berusaha” adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya.  Hal tersebut sama halnya dengan menempatkan pendidikan sebagai komoditas yang diperdagagngkan. Melibatkan pendidikan sebagai perizinan berusaha sebagaimana yang dimaksud menimbulkan potensi untuk mencari keuntungan. Semangat tersebut bertentangan dengan UUD 1945 bahwa pendiidkan memiliki tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ayat 2 pasal 65 menyatakan ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan diatur dengan peraturan pemerintah. Hal ini tentunya akan menghidupkan kembali praktik-praktik sentralisasi pendidikan, justru hadirnya sentralisasi ini akan menjadi ancaman menginggat kita hidup dengan daerah yang beragam.

Pemerintah menyebutkan pasal pendidikan hanya untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), ketentuan pengurusan izin berusaha pada sektor pendidikan akan diatur kembali dengan peraturan pemerintah, dengan adanya UU cipta kerja ini proses perizinan pendidikan tentunya akan disamakan dengan proses perizinan berusaha. Hal ini akan menimbulkan munculnya legalitas untuk menyuburkan praktik bisnis pendidikan ditanah air.

Pandangan pendidikan sebagai usaha atau bisnis akan menimbukan potensi dimana pendidikan dikelola berorientasi pada keuntugan atau laba. Artinya pendidikan tersebut hanya akan disentuh oleh kalangaan mampu, akibatnya pelajar dari kalangan ekonomi tidak mampu tidak dapat memeproleh akses pendidikan berkualitas dan setara.

Salah satu jalan alternatif yang dapat ditempuh untuk meminimalisir kecacatan hukum yang berpotensi merugikan rakyat maupun pelajar adalah dengan mengajukan Judical Review atau mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) guna menguji jika ada aturan yang bertentangan dengan perundang-undangan.

Sebagai Organisasi Pelajar, PII Tentu menolak keras UU Cipta kerja yang memuluskan langkah para pemodal untuk membangun bisnis pendidikan. Kembalika nurani pendidikan pada nilai-nilai yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bagsa. Sebagai pelajar tentu kita tidak mengiginkan generasi kita kedepan  menjadi korban atas praktik-praktik komersialisai pendidikan.

Share this:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kembali ke Atas