Tak Ada Cinta Pada UU Cipta Kerja: Pasal 65 Klaster Pendidikan Cederai Konstitusi


Oleh: Bella Munadia Thursina (Staff JANKIS Koorwil Brigade PII Jawa Barat)

Dunia pendidikan digemparkan dengan kabar mengejutkan dari DPR pasca pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja pada Senin (5/10) lalu. Pasalnya klaster pendidikan dalam (UU) Cipta Kerja disepakati akan dihapuskan, namun ternyata klaster pendidikan tersebut tetap masuk ke dalam UU Cipta Kerja.

Hadirnya klaster pendidikan yang tertuang di paragraf 12 dalam pasal 65 berbunyi:

(1) Pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. (2) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dilansir dari Kompas.com, Ki Darmaningtyas sebagai Pengurus Persatuan Keluarga Besar Tamansiswa (PKBTS) menyebutkan bahwa dalam UU Cipta Kerja pengertian Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Sedangkan dalam Pasal 1 huruf D UU No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan mendefinisikan “usaha” sebagai setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

“Artinya jika perizinan pada sektor pendidikan dilakukan melalui Perizinan Berusaha, maka itu menunjukkan pendidikan dijadikan alat untuk mencari keuntungan,” ujar Ki Darmaningtyas.

Penjelasan yang disampaikan Ki Darmaningtyas terhadap pasal 65 dalam UU Cipta Kerja mengandung arti bahwa pemerintah tidak konsisten terhadap konstitusi negara.

Pembukaan UUD 1945 yang seharusnya dijadikan landasan di mana hadirnya pendidikan itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang merata dan dapat diakses oleh semua kalangan dikhianati oleh paragraf 12 pasal 65 UU Cipta Kerja. Langkah yang diambil DPR dengan memasukan klaster pendidikan pada UU Cipta Kerja ini sama saja dengan menjadikan pendidikan sebagai komoditas yang diperdagangkan untuk mencari keuntungan atau komersialisasi pendidikan semata.

Pendidikan memang menjadi sektor yang empuk untuk dijadikan komoditas dalam perdagangan. Berbagai kepentingan bisa dengan mudah disisipkan ke dalam kurikulum, termasuk kepentingan-kepentingan para investor dengan dalih menciptakan lapangan pekerjaan. Orientasi dunia pendidikan semakin jelas diarahkan ke industrialisasi pendidikan dengan melegalisasi praktik tersebut dalam sebuah UU. Hadirnya industrialisasi pendidikan akan semakin membangun jurang yang nyata antara si kaya dan si miskin. Tujuan hadirnya pendidikan yang dapat diakses oleh semua kalangan, benar-benar terpatahkan oleh pengesahan UU Cipta Kerja tersebut.

Pembukaan UUD 1945 dibangun dengan cinta oleh para Tokoh Nasional dengan mempertimbangkan kemaslahatan untuk rakyatnya. Hari ini cinta itu dicederai dan dinodai oleh UU Cipta Kerja. Hak-hak pekerja dirampas, praktik dunia pendidikan dikebiri. Lalu untuk apa bersekolah jika akhirnya hak-hak itu semua dirampas? Untuk apa merdeka jika akhirnya pengebirian terus berlangsung? Memang, tak ada cinta sama sekali dalam UU Cipta Kerja.

Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PW PII) Jawa Barat sebagai organisasi yang mempunyai komitmen terhadap pendidikan dan tetap berikhtiar setia pada konstitusi negara akan terus mengawal pasal-pasal yang mencederai atau bertentangan dengan amanat konstitusi yang sudah dibangun sebelumnya dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Jika pengawalan ini harus sampai pada jalur pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK), maka PW PII Jawa Barat siap mengawal ikhtiar tersebut. (Fn)

Share this:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kembali ke Atas