Polemik Guru Honorer di Indonesia dan Ilham di Masa Pandemi Covid-19


Oleh : Vita Aulia Ramadhani (Guru Progresif)

Guru honorer, salah satu tenaga profesional yang memiliki tanggung jawab besar terhadap moral, akhlak generasi bangsa, dan dijalani atas kerelaan serta kerendahan hati, bukan semata-mata dikerjakan atas nama materi. Namun nasibnya selalu menjadi polemik dalam sejarah. (Polemik tentang nasib guru honorer di Indonesia bertahun-tahun dihadapi negara juga dipertanyakan sejarah. Sejak era Soekarno hingga setelahnya.) Namun tahun ini, proses tersebut tiba pada harapan baru.

Penulis masih ingat ketika Menteri Pendidikan sebelumnya, Muhadjir Effendy (Periode 2016-2019) bercanda pada pidato peringatan Hari Guru Internasional tahun 2019. Ketika itu beliau tengah berpidato dalam masa-masa count-down menjelang akhir jabatannya. Dia sempat melempar candaan dan suntikan semangat kepada guru honorer seluruh Indonesia agar ikhlas menjalani profesinya selama negara belum efektif menyesuaikan polemiknya pada pecahan-pecahan Anggaran Belanja Negara selama ini.

Memang terlihat seperti bercanda, namun guyonan itu juga perlu diterima. Jika kita berpikir realistis hal ini memang tak pernah dirasakan mudah, apalagi jika kita merasa sudah terlalu berumur untuk berbasa-basi dengan kesempatan yang sesempit itu. Yakni kesempatan mencari peruntungan kemapanan materi yang lebih baik lagi.


Guru honorer era kini bukanlah jalan yang tepat untuk menjadi kaya raya. Tidak ada pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kalau mau jadi PNS harus melalui uji kompetensi yang sesungguhnya yang kita kenal dengan Tes CPNS atau PPPK.


Namun di tengah kondisi yang cukup menyedihkan ini, ada saja orang-orang hebat yang menjalani status sebagai guru honorer yang memilih berpikir diluar money-oriented belaka, namun lebih kepada panggilan jiwa atau cita-cita. “Let it flow” katanya, atss profesi yang diamanatinya sekarang. Tentunya, dengan alasan, guru adalah profesi yang cukup dihormati bagi masyarakat, guru adalah cita-citanya, cintanya terhadap dunia pendidikan, mendidik moral dan akhlak, mengajarkan ilmu pengetahuan, membuka jendela dunia yang lebih luas lagi bagi anak-anak bangsa.


Ilmu-ilmu yang diajarkan dengan keikhlasan ini akan tertanam pada jiwa siswa. Sebuah generasi yang akan tumbuh, berkembang, berkolaborasi, kemudian membentuk rantai ilmu yang diterimanya kepada anak-anaknya kelak, kepada khalayak lain, pada generasi selanjutnya. Mungkin inilah pesan tersirat yang dimaksudkan Muhadjir Effendy pada candaannya di peringatan Hari Guru Internasional 2019. Sebuah Amal Jariyah, sebuah tiket memudahkan masuk surga. Dari sisi agama, keikhlasan menjadi guru tanpa tanda jasa memang dipandang sebagai pahala yang serius, bukan bercanda.

Namun tak dapat dipungkiri jika guru hanyalah manusia biasa yang menginginkan adanya timbal balik dari usaha yang selama ini ia kerjakan. Merawat budi pekerti generasi bukanlah hal yang mudah. Mengajarkan ilmu dan menanamkan pengetahuan tidaklah gampang. Karena nasib negara berawal dari seberapa berkualitas pendidikan dalam negerinya. Seberapa baik potensi sumber daya manusianya.


Kenyataan lain, guru honorer di Indonesia kini terus bertambah. Guru yang dinyatakan pensiun rata-rata merupakan guru yang telah menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tak dapat digantikan hanya dengan pengangkatan guru tenaga honorer lain yang sudah ada. Semua guru honorer berada pada prosesnya yang terlihat begitu panjang, memiliki jam kerja profesional yang padat, namun terlunta-lunta dengan gaji yang belum sepenuhnya diperhatikan pemerintah. Semua bertumpuk pada ruang tunggunya masing-masing.


Sebagai sebuah harapan, lembaga BKN (Badan Kepegawaian Negeri) telah membuka perluasan kesempatan untuk menjadi bagian dari guru berlabel ASN (Aparatur Sipil Negara) dengan diadakannya Tes CPNS setiap tahun hingga 2 kali. Namun, semua kesempatan besar ini dirasa masih terlalu kerdil bagi bertumpuknya guru honorer di seluruh Indonesia. Banyak yang gagal, memilih mundur lalu alih profesi atau tetap pada profesinya namun berkurang rasa tanggung jawab profesionalnya.


Polemik tentang nasib guru honorer di Indonesia yang bertahun-tahun dihadapi negara juga patut dipertanyakan sejarah. Sejak era Soekarno hingga setelahnya. Kisah gaji guru honorer masih berupa proses yang penuh pertimbangan juga perhitungan yang masih digadang-gadang akan efisien dan efektif pada perjalanan outputnya.

Pada tata usahanya, kini proses tersebut sepertinya tiba pada harapan baru. Penerapan alokasi oleh Kemendikbud tahun ini dirasa cukup masif daripada tahun-tahun sebelumnya, karena dana yang diberikan akan digunakan secara fleksibel bagi penyelenggara pendidikan, terlebih pada masa pandemi Covid-19 yang melanda seluruh lapisan masyarakat. Mendadak Menteri Pendidikan Nadiem Makarim memutar haluan hanya dalam beberapa bulan saja. Memercayakan kebijakannya pada lembaga sasaran dengan dana yang dapat digunakan semaksimal mungkin.

Seperti kita ketahui, berdasarkan Permendikbud No. 8 tahun 2020 melalui kebijakan Merdeka Belajar episode ketiga, awal tahun 2020 Kemendikbud mengumumkan perencanaanya dalam tata usaha pendidikan termasuk mensejahterahkan Guru Honorer yaitu melalui peningkatan dana BOS maksimal 50% setelah sebelumnya hanya sekitar 15%. Dana tersebut juga akan langsung dicairkan ke rekening sekolah tanpa melalui Pemda (RKU) seperti tahun-tahun sebelumnya.

Pada Permendikbud No. 8 Tahun 2020 Guru honorer akan mendapat peningkatan upah maksimal 50% dari dana BOS dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Salah satunya adalah guru honorer harus memiliki NUPTK.

Sayangnya, lagi-lagi lembaga sekolah harus repot mengurusi guru-guru honorer yang belum memiliki NUPTK. Sangat memungkinkan bagi sekolah untuk mundur dari tanggung jawab tersebut. Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang terlanjur masuk pada alokasi sekolah mau tak mau harus menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah dan bisa jadi sangat berisiko bagi Kemendikbud lagi.

Namun sejak Pandemi melanda Indonesia semua mendadak gagap dan tiba-tiba. Termasuk Peraturan Kemendikbud. Nadiem Makarim merevisi Permendikbud No. 8 tahun 2020 menjadi Permendikbud No. 19 tahun 2020 tentang alokasi dana BOS pada fokus gaji guru Honorer. Dana maksimal 50% yang dilepaskan jika memenuhi syarat yang diberlakukan kini dibebaskan tanpa syarat. Setidaknya kebijakan tersebut akan berlaku sampai pandemi mereda.

Kepala sekolah kini bisa lebih fleksibel terhadap guru honorer untuk menerima upahan maksimal 50% bahkan lebih demi kepentingan tunjangan guru dan efektifitas layanan belajar mengajar pada masa pandemi, salah satunya seperti tunjangan kuota internet dan lain-lain. Hal ini semata-mata karena terkait keadaan darurat yang tengah melanda. Namun juga sangat memungkinkan pemerintah untuk mendapatkan referensi terbaru tentang perkembangan kesejahteraan guru honorer jika analogi, persentase dan kebijakan berubah habis-habisan dengan dana yang tak tanggung-tanggung.

Semoga ini menjadi langkah awal perubahan yang lebih baik lagi pada nasib guru-guru honorer seluruh Indonesia. Nasib pendidikan Indonesia hingga kualitas “Sumber Daya Manusia” untuk Indonesia.

Satu harapan penulis (rakyat biasa) terhadap pendidikan Indonesia dan kesejahteraan guru-guru seluruh penjuru Indonesia. Semoga terus maju pada prosesnya. Kita tahu bahwa Indonesia tumbuh dari sejarah yang panjang, meski kita tahu bahwa kita pernah dijajah karena kita bodoh dan buta pengetahuan, namun kita juga harus tahu bahwa kita dijajah juga atas kekayaan “Sumber Daya Alam” yang melimpah ruah dan kita tahu bahwa kita merdeka atas nama Persatuan, Bhineka Tunggal Ika!.

Maka dari itu, berhenti mementingkan diri sendiri, hindari ketidakjujuran, mengambil harta yang seharusnya dimiliki bersama, Korupsi, Nepotisme, Politisi. Hindari dan jangan pernah coba!

Semoga Pandemi segera mereda dan kita bisa membangun Indonesia bersama dan lebih baik lagi. Aamiin.

Palembang, 8 Mei 2020

Share this:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kembali ke Atas