Kontroversi Pernikahan Secara Online di Indonesia

Oleh: Gusti Rian Saputra (Sekretaris 1 PW PII Yogyakarta Besar)

Zaman semakin hari semakin berkembang. Perubahan demi perubahan tidak dapat terhindarkan. Begitu cepat, tanpa mengenal tempat. Begitu dinamis, tanpa mengenal siapa, kapan, mengapa dan bagaimana. Maka tidak jarang, kita sering mendengar istilah “bergerak sekarang atau diam mati ditempat. Istilah tersebut, menggambarkan betapa pentingnya beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi. Terutama, dalam era disrupsi 4.0 pada saat ini.

Era disrupsi 4.0 merupakan sebuah fenomena ketika masyarakat menggeser aktivitas yang awalnya dilakukan di dunia nyata beralih ke dunia maya (radarjember.jawapos.com). Fenomena tersebut didukung dengan munculnya teknologi digital yang memudahkan aktivitas masyarakat. Begitu pula Indonesia saat ini. Hampir semua sektor dipengaruhi oleh proses digitalisasi. Perubahan oleh karena perkembangan digitalisasi tersebut merambah pada sektor perkawinan, atau lebih dikenal dengan istilah pernikahan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kata “nikah” sebagai: “1. perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri (dengan resmi), 2. Perkawinan”. Sedangkan dalam al-Qur’an, menggunakan kata perkawinan.[1]

Kata “nikah” berasal dari bahasa arab yakni nakaha-yankihu-nikahun yang berarti “bergaul atau bercampur.” Nikah secara etimologi berarti pengumpulan dan penghimpunan atau bisa dikatakan sebagai suatu ungkapan tentang perbuatan bersetubuh dan sekaligus akad.[2]

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam terminologi Syar’i, nikah didefinisikan sebagai akad tazwij atau suatu ikatan khusus yang memperbolehkan seorang lelaki melakukan istimta’ (bersenang) dengan perempuan dengan cara jima’, menyentuh, mencium, dan lain-lain.[3]

Pernikahan secara online adalah suatu bentuk pernikahan yang transaksi ijab kabulnya dilakukan melalui keadaan konektivitas atau kegiatan yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet (via online), jadi antara mempelai lelaki dengan mempelai perempuan, wali dan saksi itu tidak saling bertemu dan berkumpul dalam satu tempat. Namun, yang tampak hanyalah bentuk visualisasi dari kedua belah pihak melalui bantuan alat elektronik seperti telekonference, webcame atau yang lainnya yang masih berkaitan dengan internet.

Nikah online dalam pengertian umum, ialah pernikahan yang komunikasinya dilakukan dengan bantuan komputer di kedua tempat, yang masing-masingnya dapat terhubung kepada file server atau network dan menggunakan mediaonline sebagai alat bantunya.

Media online sendiri ialah sebuah media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet). Didalamnya terdapat portal, website (situs web), radio-online, TV-online, pers online, mail-online, dan lain-lain, dengan karakteristik masing-masing sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan user memanfaatkannya yang tentunya bersumber pada cacha server dan jaringan internet[4].

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan secara substansional terhadap ritual pernikahan antara ritual pernikahan via online dengan ritual pernikahan seperti biasanya. Hal yang membedakan nikah online dengan nikah biasa adalah pada esensi ittihād al-majelis yang erat kaitannya dengan tempat (makan) pada implementasi atau pelaksanaan akadnya. Namun, selebihnya hampir sama. Jikalau dalam pernikahan biasa antara pihak laki-laki dan perempuan dapat bertatap muka, bertemu, dan berbicara secara langsung. Begitu pula dengan nikah online. Pada penerapan atau pelaksanaannya nikah online ini menggunakan kekuatan dari perkembangan teknologi untuk membantu dalam terlaksananya nikah agar dapat menyampaikan gambar kondisi individu yang sedang melakukan interaksi (teleconference) sebagaimana mestinya. Teknologi video teleconference lebih mutakhir dari telepon, karena selain menyampaikan suara, teknologi ini dapat menampilkan gambar atau citra secara realtime melalui jaringan internet.

Isu pernikahan secara online saat ini sedang menjadi bahan diskursus yang cukup hangat. Pasalnya, Beberapa orang memanfaatkan teknologi komunikasi demi melegalkan proses pernikahannya. Kontroversi hukum yang mendasari kejadian tersebut tidak terelakkan dan menjadi bahan perbincangan hangat di masyarakat. Oleh karena itu, penulis akan mencoba memaparkan bagaimana hukum peristiwa tersebut melalui tiga aspek, yaitu: yuridis, filosofis dan sosiologis.

Aspek yuridis merupakan aspek yang didasari oleh sumber hukum yang jelas dan terbukti secara legal. Dalam hukum positif,ternyata tidak ada satupun dasar hukum yang mengatur terkait konsep maupun teknis pelaksanaan nikah online. Secara hukum agama, sah dan tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait posisi kedua saksi yang menyangkut bagian dari rukun. Ada yang berpendapat harus dalam satu majlis yang sama secara hakiki bersama wali dan pengantin laki-laki. Ada pula yang berpendapat boleh terpisah, selama masih memungkinkan untk dianggap satu majlis secara hukum (konsultasisyariah.com).

Pertama, mengharuskan berada dalam satu tempat secara hakiki. Pendapat tersebut dikeluarkan oleh Majma’ Al-Fiqh Al-Aslami melalui surat keputusan no.52 (3/6) tentang hukum melakukan akad dengan media komunikasi zaman sekarang.

Ada beberapa akad yang diperbolehkan melalui jarak jauh, seperti jual beli. Namun, Majma’ menyebutkan pengecualian bahwa kaidah-kaidah tentang akad jarak jauh di atas, tidak berlaku untuk nikah. Karena di syaratkan harus ada saksi (Qararat Majma’ al-Fiqh al-Islami). Demikian pula fatwa yang dikeluarkan oelh Lajnah Daimah, dengan pertimbangan seperti:

  1. Mudahnya orang melakukan penipuan dan meniru suara orang lain,
  2. Perhatian syariat dalam menjaga kehormatan dan hubungan lawan jenis,
  3. Kehati-hatian dalam masalah akad nikah yang lebih besar nilainya dibandingkan kehati-hatian dalam masalah muamalah terkait harta.

Melalui berbagai pertimbangan tersebut, Latnah Daimah menetapkan bahwa akad nikah tidak diperkenankan menggunkan alat komunikasi jarak jauh untuk melangsungkan akad nikah dalam rangka mewujudkan maqasid syariah dan menutup celah terjadinya pelanggaran dari pihak yang tidak bertanggung jawab (Fatawa Lajnah Daimah, 18/90).

Kedua, diperbolehkan tidak dalam satu majlis, selama dapat berkomunikasi dengan baik. Kemudian, saksi dapat memastikan bahwa orang yang bersangkutan adalah wali atau pengantin lelaki dan yakin tidak ada penipuan dalam komunikasi jarak jauh serta semua dilakukan dengan lancer tanpa terputus. Maka, sudah dapat dikatakan berada dalam satu majlis. Menurut Dr. Abdullah al-Jibrin dalam syarh beliau untuk Umdatul Fiqh, mengatakan bahwa “Boleh melakukan akad nikah sekalipun diposisi yang berjauhan yang melibatkan pengantin pria, wali, dan saksi melalui internet. Sehingga memungkinkan untuk dilakukan akad dan persaksian dalam waktu bersamaan. Hal tersebut dianggap sudah berada dalam satu majelis. Meskipun hakekatnya mereka bejauhan, mereka bisa saling mendengar percakapan dalam satu waktu. Ijab pertama, lalu langsung disusul dengan qabul. Sementara saksi bisa melihat wali dan pengantin laki-laki. Mereka bisa menyakisikan ucapan keduanya dalam waktu yang sama, maka akad ini shahih.”

Berdasarkan literatur kitab-kitab fikih klasik, para ulama mempersyaratkan semua yang terlibat dalam akad (pengantin, wali, dan dua orang saksi) harus ada secara bersamaan di majlis akad. Karena pada masa itu teknologi komunikasi tidak secanggih saat ini. Jika qabul tertunda sesaat, sehingga tidak langsung berlanjut ijab, hukumnya sah selama dalam satu majlis. Dengan catatan pengantin tidak melakukan aktivitas yang memutus kesinambungan ijab qabul, meskipun ada jedah agak lama (Kasyaf al-Qana’, 3/148).

Sekretaris komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Asrorun Niam berpendapat bahwa dalam proses akad nikah calon mempelai wanita tidak perlu berada disamping calon mempelai pria. Menurut beliau yang terpenting selain mempelai laki-laki yaitu wali nikah, dua saksi dan shighat (pernyataan) nikah. Jadi, jika seseorang terpaksa karena berada dalam kondisi tertentu menjalani akad nikah melalui media online, selama memenuhi rukun dan syarat maka pernikahannya sah (detik.com).

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Islam Wa-Adillatuhu mengutip pendapat imam syafi’i dan hambali yang menjelaskan bahwa pernikahan harus dilakukan dalam satu majlis (ittihād al-majlis). Kedua belah pihak harus menghadiri prosesi akad. Jika pihak perempuan berkata, “Aku menikahkanmu dengan diriku”, lantas pihak yang lain berdiri sebelum mengucapkan kata qabul, atau menyibukkan diri dengan perbuatan yang menunjukkan berpaling dari mejelis, kemudian setelah itu baru mengatakan, “Aku menerima”, maka akad tersebut tidak sah. Hal ini menunjukkan bahwa sekedar berdiri saja dapat mengubah majelis. Demikian juga jika pihak pertama meninggalkan majelis setelah mengucapkan kalimat ijab, lantas pihak kedua mengucapkan kata qabul di dalam majelis disaat pihak pertama tidak ada atau setelah kembalinya, maka itu juga dianggap tidak sah.[5]

Ulama mazhab berbeda pendapat mengenai interpretasi ittihad al-majelis (satu tempat).

  1. Pendapat ulama mazhab syafi’i, pengucapan ijab dan kabul dalam satu tempat (makan) dan kurun waktu (zaman) yang sama merupakan suatu keharusan. Hal ini menandakan pensyaratan akad ittihad al-majelis adalah menyangkut kesatuan tempat (makan), bukan semata-mata kesatuan ucapan (kalam)dari kedua belah pihak.
  2. Pendapat ulama mazhab Hanafi, bersatu majelis pada sebuah akad dalam pernikahan adalah menyangkut kesinambungan waktu (zaman) diantara ijab dan qabul, bukan menyangkut kesatuan tempat. Karena ijab dan qabul pada konteks ini harus dilaksanakan dalam kurun waktu yang terdapat dalam satu ritual akad nikah, bukan dilaksanakan pada dua kurun waktu yang terpisah, dalam artian bahwa ijab diikrarkan dalam satu ritual, lalu setelah ritual ijab bubar, qabul di ucapkan pula pada acara selanjutnya.

Untuk menentukan apakah seseorang itu dapat melaksanakan akad pernikahan secara online, ditetapkan kriteria sebagai berikut:

  1. Antara laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan akad pernikahan haruslah terpisahkan jarak yang sangat jauh.
  2. Tidak memungkinkan untuk berkumpul dalam satu tempat sebagaimana mestinya.Dengan menetapkan kriteria seperti diatas, dapat dipastikan bahwa kedua belah pihak yang melangsungkan akad nikah online adalah mereka yang memang tak dapat melangsungkan akad sebagaimana mestinya. Sehingga pernikahan online bagi mereka memang layak dilaksanakan sebagai alternatif atau jalan terang karena tak dapat melangsungkan akad nikah dengan alasan jarak dan waktu. Sebagaimana pernah disampaikan oleh sebagian ahli fiqh di masa lalu, diantaranya dari sebagian tokoh mazhab syafi’i yang menyatakan jika memang pernikahan mereka tidak dilangsungkan dan berkat itu mereka mendapatkan madharat pada diri mereka, maka hukumnya adalah wajib, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah menolak sesuatu yang membahayakan. “Untuk mengusahakan kemashlahatan dan menghilangkan kemudharatannya”.

Dari penjelasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan mengenai esensi dari pemaknaan ittihād al-majelis. Dalam pernikahan biasa akad dilakukan dengan muwājahah bil ma’rūf (berhadap-hadapan secara langsung) pada satu tempat. Namun, dalam pernikahan secara online dilakukan secara terpisah dengan jarak, antara dua pihak yang melangsungkan akad.

Kemudian dengan teori maşhlāhah, bahwa apabila kedua belah pihak melaksanakan pernikahan dapat memberikan manfaat bagi mereka, yakni terhindar dari perbuatan zina dan sebagainya, sedangkan kalau mereka tdak melaksanakan pernikahan akan terjerumus kedalam hal-hal yang tidak di inginkan, maka dalam hal ini dapat dipergunakan qaidah fiqh bahwa: “Hukum itu mengikuti kemashlahatan yang paling kuat atau banyak.”

Dalam kaidah ushul fikih yang lain disebutkan bahwa “Kebutuhan mendesak menduduki posisi darurat, baik seara umum, maupun seara khusus.” Kaidah tersebut menunjukkan bahwa semua bentuk muamalah boleh dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari’ah, yakni tidak bertentangan dengan ayat-ayat Alquran, atau hadis Rasulullah SAW, atau maqaşhid syari’ah.

Aspek filosofis merupakan aspek yang menilai dari sudut pandang yang paling mendasar dari suatu masalah, dalam hal ini problematika pernikahan secara online. Pada dasarnya menikah bukan hanya tentang sebuah prosesi yang dapat melegalkan antara laki-laki dan perempuan untuk bertemu atau bersetubuh. Jauh lebih dari itu, pernikahan merupakan sebuah rangkaian yang menjadi awal seseorang lebih dekat dengan tuhannya. Agama Islam dalam dalil Nashnya menganalogikan sebagai awal dari seseorang untuk menyempurnakan agamanya. Dalam hal niat, pernikahan dilakukan hanya karena Allah semata, serta menjadi sarana ibadah agar lebih dekat dengan-Nya. Maka, kita tidak punya hak untuk membatasi atau mempersulit seseorang dalam mencapai titik tersebut. Aspek sosiologis merupakan aspek yang berkaitan dengan keadaan sosial suatu kelompok tertentu.

Pernikahan secara online tentu menjadi sesuatu hal yang baru di Indonesia. Pada umumnya masyarakat Indonesia lebih senang bertemu dan bertatap muka secara langsung. Ada dua pandangan terkait tanggapan masyarakat terhadap pernikahan secara online. Pertama, pernikahan dianggap sesuatu hal yang sakral. Jadi, cukup di sayangkan jika sesuatu yang sakral tidak dapat menjadi prioritas utama. Kedua, masyarakat menganggap hal tersebut dapat dimaklumi ketika orang yang bersangkutan benar-benar tidak dapat hadir secara langsung. Dua sudut pandang tersebut menjadi kontroversi tersendiri dalam kehidupan social kemasyarakatan.

Berdasarkan beberapa perspektif di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum pernikahan yang dilakukan secara online sah secara hukum. Selama rukun dan syaratnya terpenuhi. Terkait dengan berbagai perbedaan pendapat tentang pemaknaan ittihād al-majelis. Penulis lebih condong kepada beberapa pendapat yang memperbolehkan dengan beberapa catatan, yakni karena kondisi yang benar-benar tidak memungkinkan dan terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Konteks jauhnya menurut beberapa ulama yaitu apabila menghabiskan seharian penuh jika menaiki seekor unta.

Konteks saat ini dapat kita umpamakan jarak yang menghabiskan banyak waktu seharian penuh, sehingga dikhawatirkan akan menghambat proses pernikahan yang telah direncanakan.Terlepas dari berbagai kontroversi yang ada di lingkungan masyarakat. Pro dan kontra akan selalu ada selama seseorang terus berfikir. Namun, yang menjadi perhatian bersama yakni bagaimana sikap kita dalam menyikapinya secara bijak. Selagi berbagai pendapat yang ada menggunakan dasar yang kuat, maka tidak ada salahnya kita terima. Jika perbedaan itu tidak dapat terselesaikan. Maka kembalikanlah kepada sumber hukum yang utama, yaitu Al-Qur’an dan Hadis. Wallau’alam bishawab.


[1] Muhammad Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i Atas Berbagai Persoalan Umat, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 191.

[2] A. Zainuddin, Muhammad Jambari, Al-Islam 2 (Muamalah dan Akhlak), (Semarang: Pustaka, t.th.), hlm. 29

[3] Purna Siswa III Aliyah Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Esensi Pemikiran Mujtahid, (Kediri: Perdana, 2003), hlm. 25

[4] Ari Cahyo Nugroho, “Konstruksi Media Online Tentang Realitas Penyedotan Pulsa Analisi Framming Terhadap Berita Dalam Tribunnews.com, Jakarta: Masyarakat Telematika Dan Informasi.” Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi, Vol. 3 No. 1 (2012): h. 29.

[5] Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu 9, Terjm. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 56-58.

Share this:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kembali ke Atas