Oleh : Gusti Rian Saputra (Sekretaris 1 PW PII Yogyakarta Besar)
Kepemimpinan dalam islam lebih sering disebut dengan Khilafah. Khilafah merupakan kepemimpinan umum baik seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syari’at Islam dan mengemban da’wah ke segenap penjuru dunia. Kata lain dari khalifah adalah imamah. Imamah dan khalifah memiliki arti yang sama.
Banyak hadits shahih yang menunjukkan bahwa dua kata itu memiliki konotasi yang sama. Bahkan tidak ada satu nash pun, baik dalam Al-Qur’an maupun Al-Hadits yang menyebutkan kedua istilah itu memiliki makna yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Kaum muslimin tidak harus terikat dengan salah satu dari keduanya, apakah istilah khilafah ataupun imamah. Sebab yang menjadi pegangan dalam hal ini adalah makna yang ditunjukkan oleh kedua istilah tersebut.¹
Menegakkan khilafah hukumnya fardhu (wajib) bagi seluruh kaum muslimin. Sebagimana telah dimaklumi bahwa melaksanakan suatu kewajiban yang telah dibebankan oleh Allah kepada kaum muslimin adalah suatu keharusan yang menuntut pelaksanaan tanpa tawar menawar lagi dan tidak pula ada kompromi. Demikianlah adanya dengan kewajiban menegakkan khilafah. Melalaikannya berarti merupakan salah satu perbuatan maksiat terbesar dan Allah akan mengazab para pelakunya dengan siksaan yang sangat pedih.
Perbedaan suku bangsa, bahasa, ras, agama dan cara berpikir akan menimbulkan kondusifitas kehidupan. Namun, demikian perbedaan tersebut jika tidak dimanage (diatur) akan menimbulkan kehancuran. Pengaturan ini harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Karena itu pemimpin sangat menentukan sukses atau tidaknya suatu kehidupan organisasi, mulai dari organisasi keluarga, negara, bahkan dunia. Hampir satu dekade belakangan ini terjadi perubahan dunia yang begitu drastis, bawahan tidak lagi patuh menjalankan perintah atasan, baik di tingkat perusahaan, kepemimpinan daerah sampai negara. Demonstrasi banyak dilakukan orang untuk menyampaikan
aspirasinya, walaupun demonstrasi merupakan hak seseorang atau golongan untuk menyampaikan pendapat di depan umum, tetapi kalau tidak mengikuti aturan yang berlaku maka akan menimbulkan kerusakan baik moril maupun materil, sebagai akibat terjadinya tindakan anarkhisme. Apakah peristiwa tersebut disebabkan kesalahan dari pemimpin atau masyarakat itu sendiri. Di sinilah kegagalan seorang pemimpin akan berdampak secara nyata dalam kehidupan di masyarakat. Bagaimana sebenarnya kepemimpinan itu? Apakah seorang pemimpin mengikuti aturan yang dibuat bawahan atau menjalankan aturan yang dibuat pemimpinan bersama orang-orang yang dipimpin atau berdasarkan kemampuan dan kewibawaan seseorang dan atau kemampuan pimpinan itu sendiri dalam memimpinnya.
Kepemimpinan dalam dunia demokrasi, pemimpin harus menjalankan roda kepemimpinannya berdasarkan aturan yang dibuat bersama antara bawahan atau masyarakat atau umat yang dipimpin (perwakilan) dengan pemimpin. Berbeda dengan kepemimpinan Islam yang berdasarkan al-Qur’an dan Hadits, bukan dibuat bersama antara pimpinan dengan umat. Secara garis besar, seorang pemimpin dalam Islam harus menyangi umat dan berdiri di baris depan dalam segala permasalahan. Sedangkan umat harus tunduk dan patuh kepada pemimpin sebagaimana digambarkan dalam shalat.
Seorang imam harus berada di depan dan umat (ma’mum) mengikuti di belakang, jika imam salah maka ma’mun berhak menegur sesuai dengan tata cara atau aturan dalam shalat. Dengan demikian apabila pemimpin keliru atau tidak menjalankan roda kepemimpinannya maka pemimpin tersebut harus legowo ditegur oleh umat dengan cara yang sudah diatur dan bukan dengan cara anarkis.
¹ Taqiyudin, An Nabhani, 1995, Sistem Khilafah, Jakarta, Kazanah Islam Jakarta.
