Islam Tidak Mengenal Adanya BPJS

0Shares

Oleh : Dinda Rahma (Aktivis Muslimah)

Negeri kita tercinta, Indonesia, nampaknya tengah melakukan drama terkait tarif BPJS. Naik, kemudian dibatalkan MA, lalu naik lagi. Sempat menyangka hal tersebut adalah sekedar angin lalu. Ternyata betul adanya.

Seperti yang dilansir dari laman Kompas.com 14/05/2020, Pada Oktober 2019 lalu, pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Tarif baru ini berlaku pada 1 Januari 2020. Dalam Perpres tersebut, ada kenaikan pada peserta mandiri untuk semua kelas. Dengan rinciannya yaitu, Kelas I mengalami kenaikan menjadi Rp 160.000 dari sebelumnya Rp 80.000, lalu kelas II naik menjadi Rp 110.000 dari sebelumnya Rp 51.000, dan kelas III menjadi Rp 42.000 dari sebelumnya Rp 25.500.

Kenaikan tarif BPJS Kesehatan ini tak berlangsung lama. Tarif BPJS batal naik. MA membatalkan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020 dengan mengabulkan Judicial review yang diajukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) yang selama ini sangat bergantung pada BPJS Kesehatan.

Pasalnya, kenaikan disebabkan defisit BPJS Kesehatan. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menerangkan, BPJS Kesehatan menanggung tunggakan klaim ke rumah sakit untuk tahun anggaran 2019 yang dibebankan pada tahun 2020 sebesar Rp 15,5 triliun. MA menilai bahwa defisit BPJS Kesehatan disebabkan salah satunya karena kesalahan dan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dan pelaksanaan program jaminan sosial oleh BPJS. Oleh karenanya, menurut MA, defisit BPJS tidak boleh dibebankan kepada masyarakat, dengan menaikkan iuran bagi Peserta PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan Peserta BP (Bukan Pekerja). Harusnya dicarikan jalan keluar yang baik dan bijaksana dengan memperbaiki kesalahan dan kecurangan yang telah terjadi tanpa harus membebankan masyarakat untuk menanggung kerugian yang ditimbulkan (cnnindonesia, 14/5/2020).

Nampaknya jalan keluar belum juga ditemukan, hingga akhirnya pemerintah kembali menaikkan tarif BPJS dengan rincian seperti yang diberlakukan pada 1 Januari 2020. Dengan perbedaan kelas III hanya cukup membayarkan iuran sebesar Rp 25.500 saja karena sisanya sebesar Rp 16.500 disubsidi oleh pemerintah pusat.

Dalam hal ini, padahal MA telah membatalkan, ini artinya melanggar putusan MA. Dari sini menunjukkan bahwa adanya BPJS Kesehatan bukanlah untuk jaminan kesehatan masyarakat. Dalam pelayanannya, mempertimbangkan aspek untung rugi. Padahal semua dananya adalah bersumber dari rakyat sendiri. Kalaupun ada subsidi, uangnya bersumber dari rakyat lagi, yakni pajak.

Di era pandemi saat ini, menambah beban rakyat dengan menaikan tarif iuran BPJS bukanlah hal yang bijak. Banyak masyarakat yang kesulitan ekonomi disebabkan adanya PHK massal. Sungguh kebijakan ini tidak sensitif pada penderitaan masyarakat. Bagi masyarakat, ibarat kata sudah jatuh, tertimpa tangga pula.
Kenaikan ini, alih-alih memperbaiki ekosistem JKN, rakyat malah semakin tidak patuh membayar iuran sebab tarif yang memberatkan. Daya beli masyarakat yang menurun juga menyebabkan ekonomi minus.

Inilah fakta negera kapitalis. Sistem kapitalis sekuler tegak atas dasar pemisahan agama dari kehidupan. Di mana manusia berhak membuat peraturan hidupnya. Menurut mereka, rakyat adalah sumber kekuasaan. Negara menjadi alat kapitalis untuk memenuhi apa yang menjadi standarisasi mereka, yakni materi. Dalam kapitalisme, tak ada batasan penyelenggara layanan kesehatan. Sistem ini membuka seluas-luasnya bagi siapa pun menjadi penyelenggaranya. Tak terkecuali swasta. Justru sistem ini meniscayakan membuka peluang bagi swasta menanamkan modal dalam bidang kesehatan. Yang diraih hanya keuntungan saja, bukan tulus memberikan pelayanan. Di sini, negara bagaikan produsen dan rakyat bagai konsumen. Bila ingin mendapat jaminan kesehatan, maka diperlukan modal.

Semestinya sumber daya alam bisa menjadi pemasukan negara yang melimpah. Sehingga negara dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Tetapi kembali kepada kondisi saat ini yang menerapkan sistem kapitalisme. Di mana para korporat berhak memiliki sumber daya alam seperti tambang, selama mereka memiliki modal.

Berbeda sekali dengan sistem yang dimiliki oleh Islam, penguasa/pemimpin bertanggung jawab atas rakyatnya.
Nabi shallallahu’alaihi wasallam bersabda,
“Setiap dari kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab untuk orang-orang yang dipimpin. Jadi, penguasa adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam Islam, dengan sistemnya, Khilafah, penguasa haruslah memenuhi kebutuhan dasar umat. Khilafah memosisikan dirinya sebagai pengurus rakyat, termasuk dalam bidang kesehatan. Khilafah tidak akan menyerahkan layanan kesehatan kepada lembaga asuransi, seperti halnya BPJS-K. Sebab lembaga asuransi hanyalah bertujuan meraup keuntungan, bukan melayani umat.

Dalam pelaksanaannya, bersandar pada wahyu Allah berupa syariat Islam. Negara akan mendirikan institusi layanan kesehatan secara lengkap. Dengan dipenuhinya sarana dan peralatan fisik juga sumber daya manusia sebagai pelaksananya. Pasien akan dilayani tanpa membedakan suku, agama, ras, warna kulit, dan sebagainya. Pasien pun tidak akan dibatasi sampai kapan ia berada di rumah sakit, sampai benar-benar ia sembuh. Pelayanannya diberikan secara gratis, bahkan diberi pakaian maupum uang saku yang cukup selama perawatan.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas ra. Bahwa serombongan orang dari Kabilah Urainah masuk Islam. Lalu mereka jatuh sakit di madinah. Rasulullah Saw. Selaku kepala negara saat itu meminta mereka untuk tinggal di penggembalaan unta zakat yang dikelola Baitul Mal di dekat Quba’. Mereka diperbolehkan minum air susunya hingga sembuh. Semua itu merupakan dalil bahwa pelayanan kesehatan termasuk kebutuhan dasar bagi seluruh rakyat yang wajib disediakan oleh negara secara gratis tanpa diskriminasi.

Dengan demikian, Islam tidak mengenal pembayaran berbasis asuransi wajib. Sebab ini adalah konsep batil. Segala potensi negara dalam Islam dikerahkan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan umat. Sebab yang berada di pundak penguasa adalah ketakwaan kepada Allah Swt. Ridha Allah yang menjadi visinya. Mereka yakin akan pertanggungjawabannya kelak di akhirat.

Wallahua’lam bi ash-shawwab

0Shares

Read Previous

Pemuda dan Kejayaan Islam

Read Next

Berteman di Dunia Hingga ke Surga

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow On Instagram
Open chat