RUU Minerba Disahkan Kala Pandemi: Kebijakan untuk Siapa?

0Shares

Oleh: Mu’adz Al Hafidz (Analis Politik Sekolah Peradaban)

Dunia menderita dipapar Corona, Cina, Amerika, Iran dan Eropa tak berdaya dihantam makhluk kecil ini, tak terkecuali negara berkembang di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Di Indonesia jumlah korban yang meninggal telah mencapai angka ribuan, yang terpapar puluhan ribu, data ini tentunya memberikan kekhawatiran yang besar bagi rakyat Indonesia, untuk bisa bertahan menjaga diri dan keluarga dari paparan virus ini. 

Dengan hadirnya Corona di Indonesia, pihak pertama yang diuji kesigapannya dalam melawan virus ini tidak lain adalah pemerintah. Mengapa pemerintah? Sebab pemerintah telah diberi mandat oleh rakyat melalui lembaga perwakilan rakyat, untuk memimpin dan mengelolah negara demi kemaslahatan bersama. Ditengah pandemi ini, rakyat sangat berharap dari pemerintah untuk melindungi rakyat dari dampak yang ditimbulkan oleh pandemi, terutama dampak kesehatan dan ekonomi. Pemerintah kemudian merespon keinginan rakyat dengan mengeluarkan beberapa kebijakan, diantaranya peminjaman Rp. 405 triliun yang ditujukan untuk mengurangi dampak ekonomi pandemi, ada juga peningkatan anggaran kartu Pra Kerja dari 10 triliun menjadi 20 triliun yang ditujukan kepada rakyat yang menganggur karena pandemi, bahkan rencananya Bank Indonesia akan mencetak uang sebanyak Rp. 6.000 triliun atas usulan dari DPR dimasa pandemi ini. Setiap kebijakan yang dikeluarkan rezim ditengah pandemi tidak luput dari pro dan kontra. 

Di saat dunia konsen menghadapi Corona sebagai fokus utama, ada yang ganjal dengan pemerintah negeri ini, ditengah pandemi bukannya rezim sigap mengantisipasi berbagai dampak dari pandemi justru terlihat mencuri-curi kesempatan mengoalkan beberapa kebijakan yang dinilai oleh pakar sebagai perampokan ditengah pandemi. Sebut saja RUU Minerba yang disahkan menjadi UU menggantikan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Di saat rakyat teralihkan perhatiannya, fokus menjaga diri dari paparan Corona serta beban hidup yang semakin tinggi akibat kehilangan pekerjaan, parlemen yang dihuni kroni – kroni rezim tanpa pertimbangan panjang serta merta mengetuk palu disahkannya UU Minerba yang baru.

Revisi undang – undang ini dianggap ganjil mengapa? Sebab dengan adanya revisi ini berarti menjamin terjadinya perpanjangan konsesi bagi perusahaan swasta raksasa yang selama ini mengelolah hampir 70 persen produksi nasional batu bara di Indonesia, yang mana izin atau kontrak karya mereka akan berakhir dalam waktu dekat. Faisal Basri, ekomom senior menyampaikan dalam sebuah dikusi virtual yang diadakan oleh ILUNI UI “Ini elite pesta pora di tengah kondisi seperti ini. Mereka menyelamatkan bandar tambang batu bara dengan UU Minerba,” Rabu (detikfinance/13/5/2020). 

Disaat kondisi sulit seperti ini, negara kocar-kocir mencari sumber pemasukan, pinjam sana sini, iuran BPJS dinaikkan, harga BBM enggan diturunkan padahal harga minya dunia lagi anjlok, justru mengeluarkan kebijkan yang memanjakan pengusaha batu bara. Pemerintah seharusnya menjadikan masa berakhirnya kontrak karya perusahaan swasta ini sebagai kesempatan mengambil alih lahan yang selama ini mereka kelola kemudian diberikan kepada perusahaan BUMN, bukankah itu jauh lebih menguntungkan ketimbang memungut pajak yang tidak seberapa dari perpanjangan konsesi yang diberikan. Tentu kita masih ingat bagaimana ngototnya resim melalui perusahaan BUMN yang bernama INALUM untuk mengambil alih 51% saham Freeport dengan dana sebesar Rp. 57 triliun. Nah, saat ini tidak perlu mengeluarkan uang untuk mengambil alih lahan batu bara yang akan berakhir kontraknya, cukup menunggu berakhirnya kontrak tersebut kemudian mengalihkan pengelolaannya kepada perusahaan negara.

Patutlah rakyat menaruh curiga, bahwa kebijakan ini diambil untuk mengamankan kepentingan elite pengusaha yang juga sementara menjabat sebagai elite penguasa, diantara perusahaan – perusahaan tambang yang akan berakhir kontraknya tersebut, santer disebut – sebut nama, Luhut Binsar Panjaitan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Politikus Aburizal Bakrie, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Hal ini dengan tegas disampaikan Faisal Basri sebagaimana yang dikutip oleh beberapa media, “Ya itu yang diselamatkan dulu, di sana ada Luhut, ada Aburizal Bakrie ada Erick Thohir, selamatkan dulu sampai batu bara habis. Omnibus Law ada tapi kan agak beku, jadi sekarang nekat diundangkanlah. Nggak tahu lagi moralnya di mana,” paparnya. (detikfinance/14/5).

Pasal yang disorot oleh beberapa pakar diantaranya, pasal 169A yang memberikan kemudahan kepada perusahaan untuk memperpanjang konsesi tanpa diadakan lelang ulang. Penghapusan pasal 43 dan pasal 45 pada undang-undang lama, yang mana pasal tersebut memberikan keuntungan lebih kepada pemerintah. Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Berly Martawardaya menuturkan bahwa poin yang paling penting adalah perpanjangan kontrak tanpa lelang. “Paling utama Pasal 169A perpanjangan tanpa lelang. Padahal sudah masanya kalau UU yang berlaku harusnya daerah wilayah tambang kembali menjadi milik negara, kembali ke pemerintah. Kalau mau diperpanjang ya lelang ulang, pemegang lama bisa ikut berpartisipasi,” katanya kepada detikcom, Selasa (12/4/2020).

Kemudian Berly menyebut, mineral ikutan tidak lagi harus dilaporkan. Padahal, itu menyimpan potensi pendapatan negara dari royalty yang diatur dalam pasal 43 UU lama. Selanjutnya, kegiatan eksplorasi tidak terkena royalti dan tidak ada pembatasannya yang sebelumnya diatur dalam pasal 45 UU lama. Kemana Presiden saat UU ini diketuk, Menteri ESDM, Menteri BUMN mengapa tak ada yang hadir untuk membela kepentinga perusahaan BUMN, mengapa tak ada yang hadir untuk membela negara dan membela kemaslahatan rakyat?  

Indonesia hari ini layaklah digelari negara korporatokrasi, dimana kepentingan pengusaha dan elita penguasa menjadi puncak dari seluruh kebijakan yang dikeluarkan. kepentingan rakyat tergadaikan atas ambisi segelintir pihak, tak ada lagi kebaikan yang patut diharapkan dari rezim hari ini. Tak  habis fikir ditengah kondisi rakyat yang berjuang hidup mati, kepayahan menghadapi pandemi, terlebih beban hidup yang meningkat, para penguasa justru asyik berselingkuh dengan pengusaha mengambil kesempatan dalam mengamankan kepentingan masing – masing. Negeri ini “dirampok” dalam kondisinya berjuang melawan pandemi. 

Islam memandang bahwa Batu Bara ini adalah sumber energi yang peruntukkannya ditujukan kepada Umat/rakyat, dimana negara hanya diberikan bagian untuk mengelolanya, bukan untuk dikuasai hasilnya, apalagi memberikannya kepada pihak swasta. Ini juga senada dengan bunyi pasal 33 UUD yang tentunya dikesampinkan oleh penguasa hari ini. Ketika sesuatu itu telah diatur dalam Islam maka tidak ada pilihan lain kecuali mengambil dan menerapkannya, termasuk dalam urusan pertambangan Batu Bara. Lihatlah ketika aturan itu dikesampinkan, yang terjadi adalah kerusakan atau kekacuan. Dampak ini baru yang terasa sekarang, belum lagi dampak yang diterima oleh setiap yang diamanahi kepemimpinan ketika menghadap Allah SWT kelak di akhirat, sungguh berat hisab mereka. 

Hari ini dunia dipimpin oleh Ideologi rusak yakni Kapitalisme, dengan sistem pemerintahannya yang disebut Demokrasi, maka wajarlah yang lahir adalah penguasa – penguasa dzolim yang kerjanya menyusahkan dan menambah penderitaan demi penderitaan yang dirasakan rakyat. Kita semua berharap zaman ini segera berakhir, pemimpin – pemimpin dzolim itu segera tumbang bersama sistem yang melahirkannya, kemudian kembalinya cahaya Islam yang menebar kebaikan seantero Bumi. (Fn)

0Shares

Read Previous

RUU Haluan Ideologi Pancasila: Pancasila yang Mana?

Read Next

Pemuda dan Kejayaan Islam

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow On Instagram
Open chat